Harapan masyarakat agar DPR melakukan pengetatan terhadap kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sudah dipenuhi. Rapat konsultasi Pimpinan DPR telah menyepakati pengurangan kuantitas dan pengaturan kriteria kunker/studi banding yang masih dapat dilakukan.

“Kunker ke luar negeri dalam kaitan pengawasan, pimpinan sepakat tidak mengizinkan. Kalau ini di lepas anggota DPR akan lebih banyak keluar negeri,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (27/8/12).

Disepakati pula kunker ke luar negeri yang dibolehkan adalah apabila terkait penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang (RUU). “Pimpinan sepakat anggota dapat melakukan studi banding ke luar negeri terkait RUU yang akan disahkan menjadi UU. Ini penting karena UU adalah kebijakan publik yang harus disiapkan secara benar konprehensif, dengan melihat berbagai aspek dan kepentingan,” tandasnya.

Doktor marketing politik ini mengingatkan agar publik memahami salah satu icon penting tugas DPR adalah dibidang legislasi yaitu menyiapkan RUU menjadi UU yang berkualitas bersama pemerintah. Dalam kaitan kunker Pansus RUU Desa ke Brazil menurutnya banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti hubungan pusat daerah, keragaman dalam bingkai NKRI, dll.

“Pansus RUU Desa dipandang perlu studi banding ke Brazil, Jerman dan Cina. Cobalah kita buka internet, gali informasi disana, apa kita bisa dapatkan informasi secara utuh. Nah kehadiran disana, kita bisa diskusi, dialog, dapatkan informasi yang lebih lengkap dan konkrit. Jadi jangan dianggap selalu habiskan dana, tidak,” lanjutnya.

Anggaran yang digunakan dalam kunker tersebut harus dipastikan berkorelasi dengan produk legislasi yang dihasilkan. “Boleh kunker ke luar negeri, kalau kira-kira RUU akan disahkan.”  Disepakati pula apabila diperlukan studi banding dapat dilakukan pada revisi undang-undang yang dirombak lebih dari 50 persen. “Dibawah itu tidak perlu studi banding ke luar negeri,” demikian Marzuki. (iky)foto:wy/parle